JAZZ BOLD EXPERIENCE

Panggung Jazz bold experience di My Kopi-O Cipocok Jaya Kota Serang, 16/10/2018
diisi oleh grup Sakila dari Walantaka

 

MIDI

MIDI (Music Instrument Digital Interface) lagu karaoke yg bisa di-play di orgen, laptop, hp, dll.
Nada dasar bisa dinaikkin/turunin. Bisa bwt lomba, latihan vocal,dll.
Hanya

• Rp. 75.000,- /lagu  (3 track: Drum, bass, gitar/piano)
• Rp. 100.000,-/lagu (6 track: Drum, bass, gitar, piano, string, brass)

Silahkan komen....

DESKRIPSI 
MIDI adalah sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar data (seperti kode musik dan MIDI Event) di antara perangkat musik elektronik dan komputer dari merek yang berbeda. MIDI pada umumnya memiliki ukuran yang relatif kecil dan acapkali digunakan sebagai ringtone ponsel.
MIDI bukanlah sebuah musik, karena tidak berisi suara aktual/nyata, dan bukanlah format musik digital seperti MP3 atau WAV. MIDI dapat dimainkan disembarang perangkat elektronik yang tentunya mempunyai perangkat synthesizer.

 (sumber gambar: Amazon.com)

MIDI adalah bahasa yang digunakan instrumen musik elektrik, pengendali, komputer, dan peranti sejenis untuk berkomunikasi. MIDI juga mengandung spesifikasi peranti keras yang memungkinkan alat-alat tersebut terhubung. MIDI menangkap event notasi dan perubahan atribut dan aksen nada, mengkodekannya menjadi pesan digital, dan mengirimkan kode tersebut sebagai pesan ke peranti lain untuk mengatur suara yang dihasilkan beserta parameternya. Data jenis ini dapat direkam dengan sequencer, seperti Cubase, Fruity Loops, atau Cakewalk. MIDI membawa pesan event musikal yang terdiri dari notasi, pitch and velocity (tekanan), sinyal pengendali seperti volume, vibrato, audio panning dan cues, juga clock signals yang diatur mensinkronkan tempo antara berbagai perantu musik. Satu file MIDI dapat memuat enam belas channel informasi musik yang masing-masing dapat di arahkan ke peranti yang berbeda. Dari enam belas channel tersebut, channel sepuluh khusus dipergunakan untuk perkusi. MIDI berperan besar pada revolusi industri rekaman pada saat diperkenalkan pada tahun 1983.
----
#musik digtal
#digital music
#karaoke
#minus one
#minusone

PERPRES NO.65 TAHUN 2018

	SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAN STRATEGI KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang               bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5),

Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

Mengingat         1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

MEMUTUSKAN . . .

PRESIDEN

REPLIBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA

PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

DAN STRATEGI KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.                                          Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya

masyarakat.

2.                                          Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan

ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia

di tengah peradaban dunia melalui pelindungan,

pengembangan, pemanfaatan, dan ,pembinaan

Kebudayaan.

3.                                          Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur

Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan

Kebudayaan.

4.                                     Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen

yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang

dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan

beserta usulan penyelesaiannya.

■

5.                                     Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah

Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada

potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia

untuk mewujudkan tujuan nasional.

6.                         Sumber . . .

 

•

•

PRESIDEN

REPUE3LIK INDONESIA

- 3

6.                                        Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang

yang bergiat, bekerja, daniatau berkarya dalam

bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan

Kebudayaan.

7.                                        Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan

dalam Pemajuan Kebudayaan.

8.                                        Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola

manusia dalam kebudayaannya.

9.                                        Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas

penunj ang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

10.                                    Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal

Peraturan Presiden ini mengatur:

a.                                        tata cara penyusunan Pokok Pikiran

Daerah kabupaten / kota;

b.                                        tata cara penyusunan Pokok Pikiran

Daerah provinsi;

c.                                        tata cara penyusunan Strategi Kebudaya

d.                                       peman:tauan dan evaluasi; dan

e.                                        pendanaan.

Kebudayaan

Kebudayaan

an;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

KABUPATEN/ KOTA

Pasal 3

(1) Bupati/walikota     menyusun        Pokok

Kebudayaan Daerah kabupaten / kota

Pikiran

dengan

melibatkan masyarakat melalui para ahli yang

memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek

Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

(2) Para .

PRESIDEN

REPUE3LIK INDONESIA

4 -

(2)                                  Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas

dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)          ditetapkan oleh

bupati/walikota.

Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki

kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

(3)                   

Pasal 4

(1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berisi:

a.                                             identifikasi keadaan terkini dari perkembangan

Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupatenikata;

b.                                             identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan

di kabupaten/kota,

c.                                             identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di

kabupaten/ kota;

d.                                            identifikasi     potensi masalah           Pemajuan

Kebudayaan; dan

e.                                        analisis dan rekomendasi untuk implementasi

Pemajuan. Kebudayaan di kabupaten/kota.

(2)                                  Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan,

sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan ketja,

serta indikator capaian untuk implementasi

Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

(3)                                  Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupatenikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

bupatilwalikota.

Pasal . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 4

dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. pengumpulan data mengenai:

1)                                       keadaan terkini dari perkembangan Objek

Pemajuan Kebudayaan di kabupatenikota;

2)                                       Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga

Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di

kabupaten/ kota;

3)                                       Sarana dan Prasarana Kebudayaan di

kabupaten/ kota; dan

4)                                       potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.

c. pengolahan data;

d. analisis atas hasil pengolahan data;

e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah kabupaten/kota, dan

f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/ kota.

Pasal 6

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang

telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai

rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

bkabupateni kota.

Pasal 7 . . .

 

PRESIDEN

REPLIBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupatenikota yang

telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar gubernur

dalam penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 8

4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan,

pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil

pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah kabupatenikota, dan penetapan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

PROVINSI

Pasal 9

(1)                                  Gubernur menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi dengan melibatkan masyarakat

melalui wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi

tersebut dan/atau pemangku kepentingan.

(2)                                  Wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

dalam provinsi dan/atau pemangku kepentingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

gubernur.

(3)                           Ketentuan . . .

PFQESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7 -

(3) Ketentuan mengenai kriteria walcil para ahli yang

menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota dan/ atau pemangku kepentingan

dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 10

(1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berisi:

a.                                        Pokok   Pikiran Kebudayaan    Daerah

kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi

tersebut;

b.                                        identifikasi keadaan terkini dari perkembangan

Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;

c.                                        identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan

di provinsi;

d.                                       identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di

provinsi;

e.                                        identifikasi       potensi masalah           Pemajuan

Kebudayaan; dan

f.                                         analisis dan rekomendasi untuk implementasi

Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

(2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f mencantumkan tujuan, sasaran,

tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta

indikator capaian untuk implementasi Pemajuan

Kebudayaan di provinsi.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

gubernur,

(3)

Pasal 11 . . .

 

PRES1DEN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan

melalui tahapan:

a.                                      perencanaan;

b.                                     konsolidasi data mengenai:

1)                                       keadaan terkini dari perkembangan Objek

Pemajuan Kebudayaan di provinsi;

2)                                       Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga

Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di provinsi;

3)                                       Sarana dan Prasarana Kebudayaan di provinsi;

dan

4)                                       potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.

c.                                        pengolahan data;

d.                                       analisis atas hasil pengolahan data;

e.                                        penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi; dan

f.                                         penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

provinsi.

Pasal 12

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah

ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi.

Pasal 13

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah

ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) menjadi bahan dasar Menteri dalam

penyusunan Strategi Kebudayaan.     •

Pasal 14 . • •

PRESIDEN

REPUBLIK INDO,NESIA

9

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan,

konsolidasi data, pengolahan data, analisis atas hasil

pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah provinsi, dan penetapan Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan

Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN STRATEGI KEBUDAYAAN

Pasal 15

(1)                                  Menteri menyusun Strategi Kebudayaan dengan

melibatkan masyarakat melalui para ahli yang

memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek

Pemaj uan Kebudayaan.

(2)                                  Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas

dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)                                  Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki

kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Strategi Kebudayaan berisi:

a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah kabupatenikota,           dan      dokumen

Kebudayaan lainnya di Indonesia;

b. visi . . .

 

PRES 1DEN

REPLIE3LIK 1NDONESIA

- 10 -

b.                                        visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun

ke depan;

c.                                        isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk

mempercepat pencapaian visi sebagaimana

dimaksud pada huruf b; dan

d.                                       rumusan proses dan metode utama pelaksanaan

Pemajuan Kebudayaan.

(2) Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 17

Penyusunan     Strategi Kebudayaan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. konsolidasi data mengenai:

1)                                          dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/ kota;

2)                                          dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

provinsi;

3)                                          dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;

4)                                          peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

di seluruh wilayah Indonesia;-

5)                                          peta perkembangan faktor budaya di luar Objek

Pemajuan Kebudayaan;

6)                                          peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan

di seluruh wilayah Indonesia;

7)                                          identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di

seluruh wilayah Indonesia;

8)                                          peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan

di seluruh wilayah Indonesia; dan

9)                                     analisis   permasalahan   dalam  Pemajuan

Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

c. pengolahan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 1 -

c.                                      pengolahan data;

d.                                     analisis atas hasil pengolahan data;

e.                                      penyusunan naskah Strategi Kebudayaan; dan

f.                                      penetapan Strategi Kebudayaan.

Pasa1 18

Da1am melakukan analisis atas hasil pengolahan data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat

disertai dengan perbandingan data Objek Pemajuan

Kebudayaan    yang    telah    tersedia            dari

kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, serta

institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan,

konsolidasi data, pengolahan data, analisis atas hasil

pengolahan data, penyusunan naskah Strategi

Kebudayaan, dan penetapan Strategi Kebudayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan

secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . .

 

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 21

(1)                                     Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan

secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.

(2)                                     Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri

berkoordinasi  dengan            menteri            yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan

dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan

Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 23

(1)                                  Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah

kabupaten / kota.

(2)                                  Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Pendanaan penyusunan Strategi Kebudayaan

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

(3)                   

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan,

Deputi Bidan  dan Perundang-undangan,

4 SEKR

<4s span="">

Lti

tor)      hyono

<<):›

• N 0(r